Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskeppi) menilai pemerintah harus merevisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 16 tahun 2011 mengenai kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi. Pasalnya, peraturan tersebut dapat menghambat proses penyaluran BBM non subsidi.

Aturan tentang BBM non subsidi harus direvisi

Direktur Eksekutif Puskeppi Sofyano Zakaria mengatakan Permen ESDM tersebut seharusnya ditujukan untuk kegiatan penyaluran BBM tertentu karena dasar pertimbangan hukumnya dominan menggunakan ketentuan yang terkait kegiatan penyaluran BBM bersubsidi.

“Kegiatan penyaluran BBM non subsidi harusnya diperlakukan berbeda dengan kegiatan penyaluran BBM bersubsidi karena traksaksi perdagangan BBM non bersubsidi mengacu kepada harga internasional serta mekanisme perdagangan yang umum berlaku di pasar,” kata Sofyano di Jakarta, Minggu (8/7).

Menurut Sofyano, Permen ESDM nomor 16 tahun 2011 akan menimbulkan masalah jika dijadikan acuan dalam perdagangan BBM non subsidi dalam implementasi pengawasannya dilapangan. “Seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang mampu melahirkan peningkatan penjualan BBM non subsidi dan kebijakan tersebut harus bersifat solutif dan bukannya malah menjadi penghambat karenanya, sebaiknya Menteri ESDM meninjau dan merevisi pasal pasal terkait dengan penyaluran BBM non subsidi,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi VII Dewi Aryani mengatakan, seharusnya penyalur BBM non subsidi harus resmi memiliki izin usaha yang sah. “Mestinya BPH Migas yang  memiliki kewenangan dalam memberikan izin tersebut karena fungsi BPH Migas melakukan distribusi dan pengawasan,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Dewi BPH Migas seharusnya yang harus paham betul siapa yang layak diberi izin tersebut dan Kementerian ESDM bisa melakukan kontrol dan investigasi sebagai pembanding. “Pengaturan terhadap kegiatan penyaluran bbm non pso harusnya berdasarkan demand location dan power of supply sehingga peraturan yang dibuat itu sifatnya solutif,” pungkasnya.

http://www.merdeka.com